Skip to main content

Posts

Showing posts with the label News

Al Umm Madrosatul Ulaa

                    Ganti menteri ganti kurikulum” begitu kira-kira adagium yang melekat dalam benak masyarakat ketika dihadapkan dengan pergantian menteri, khususnya menteri pendidikan. Kurang lebih sudah lima bulan Anies Baswedan lengser dari jabatannya (27 Juli 2016) sebagai Mendikbud yang kemudian digantikan dengan Muhajir Effendy, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.  Bukan tanpa alasan jika mendikbud baru menggagas sistem FDS. Menurutnya, penerapan sistem FDS diharapkan bisa membangun karakter siswa dengan memberikan program tambahan di sekolah. Ketika orangtua sibuk dengan pekerjaanya, alangkah baiknya anak berada di sekolah dibawah bimbingan guru, dari pada sendiri di rumah sangat riskan bagi pertumbuhan sikap dan perilaku anak. Anak tanpa pengawasan orangtua cenderung liar dan mudah berperilaku negatif. Begitu kira-kira pandanganMuhajir Efendy dengan FDS-nya...

PEDOMAN BIDIKMISI 2017

                   Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.          Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negar...

Kemenag Gelar Raker dengan Komisi VIII DPR RI

Bahas Alokasi Anggaran 2017, Kemenag Gelar Raker dengan Komisi VIII DPR RI Jakarta (Pinmas) Kementerian Agama dan sejumlah Kementerian/ Lembaga menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI membahas penyempurnaan Alokasi Anggaran Tahun 2017 Menurut Fungsi dan Program Kegiatan Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Raker digelar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/7). Hadir dalam Raker tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama sejumlah pejabat eselon I dan II Kemenag. Selain Menag, Raker tersebut dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Sesmen PP dan PA Wahyu Hartomo, dan sejumlah Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher bersama Wakil Ketua Komisi, Deding Ishak dan Iskan Qolba Lubis. Mengacu kebijakan Presiden RI, anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan p...