Ganti menteri ganti kurikulum” begitu kira-kira adagium yang melekat dalam benak masyarakat ketika dihadapkan dengan pergantian menteri, khususnya menteri pendidikan. Kurang lebih sudah lima bulan Anies Baswedan lengser dari jabatannya (27 Juli 2016) sebagai Mendikbud yang kemudian digantikan dengan Muhajir Effendy, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Bukan tanpa alasan jika mendikbud baru menggagas sistem FDS. Menurutnya, penerapan sistem FDS diharapkan bisa membangun karakter siswa dengan memberikan program tambahan di sekolah. Ketika orangtua sibuk dengan pekerjaanya, alangkah baiknya anak berada di sekolah dibawah bimbingan guru, dari pada sendiri di rumah sangat riskan bagi pertumbuhan sikap dan perilaku anak. Anak tanpa pengawasan orangtua cenderung liar dan mudah berperilaku negatif. Begitu kira-kira pandanganMuhajir Efendy dengan FDS-nya...
Mari simak informasi terbaru dan sangat penting berikut ini, di harapkan dengan informasi ini guru dapat memberikan suntikan semangat untuk seleruh peserta didik untuk memberikan pemahaman tentang sungguh berpengaruhnya membaca untuk membuka wawasan dan kreatifitas
Peringkat minat baca Indonesia dalam data World's Most Literate Nations berada di urutan 60 dari 61 negara. Peringkat tersebut merupakan hasil penelitian dari Central Connecticut State University tahun 2016. Selain itu, pada tahun 2012 Unesco melansir index tingkat membaca orang Indonesia yang hanya 0,001. Itu artinya, dari 1.000 penduduk, hanya ada 1 orang yang mau membaca buku dengan serius.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri menyatakan prihatin dengan peringkat minat baca atau literasi masyarakat Indonesia. "Malu, Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti," kata Fikri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (8/6).
Membangun budaya baca lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari buku dan pepustakaan. Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengkritisi rencana pemotongan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) pada tahun anggaran 2016 dari Rp 701 miliar, menjadi Rp 612 miliar. "Perpustakaan itu bagian dari pendidikan. Fungsi pendidikan itu tidak bisa ditawar dengan cara memotong anggarannya," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini. Terpisah, anggota Komisi X DPR Muslim juga mengaku prihatin dengan peringkat literasi Indonesia dan dipotongnya anggaran perpustakaan nasional. "Kami sangat prihatin dengan pemotongan anggaran ini ketika peringkat literasi Indonesia anjlok," pungkas politikus Partai Demokrat ini.
Sumber : http://www.jpnn.com/
Comments
Post a Comment